Dari undangan yang disebar, tampak sekali bahwa APKOMINDO menjadi asosiasi yang sangat diperhitungkan oleh pemerintah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang berdampak bagi para pelaku usaha di industri IT. Pada kesempatan kali ini APKOMINDO diminta masukkannya tentang bagaimana sebaiknya penegakan hukum yang terkait dengan peredaran monitor komputer ini bisa berjalan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri No19/M-DAG/PER/5/2009 (tentang pendaftaran Manual dan Kartu Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia) dan Peraturan Menteri No.56/M-DAG/PER/12/2008 (tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu)

---

Pokok-pokok pembicaraan :
1.    Para pelaku usaha komputer sebagai salah satu pemangku kepentingan Kementerian Perdagangan sangat diharapkan keterlibatan dan partisipasinya.
2.    Pendaftaran Manual dan Kartu Garansi Bahasa Indonesia diajukan langsung ke di Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, DitJen Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan, di Jl.Ridwan Rais No.5, Jakarta 10110, dengan melengkapi persyaratan yang brosurnya bisa didapat di alamat ini.
3.    Salah satu persyaratannya adalah perlunya “Rekomendasi Alamat/Domisili Tempat Usaha”, yang bisa diperoleh dari :
a.    Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota
b.    Kepala Dinas Perdagangan Propinsi DKI
Untuk mengantisipasi mandeg-nya proses pendaftaran ini, maka tanda terima permohonan rekomendasi ini, bisa diajukan berbarengan dengan persyaratan-persyratan lain, sebagai dokumen persyaratan sementara. Karena dalam ketentuan intern kementerian perdagangan mengharuskan terbitnya rekomendasi ini dalam 3 hari kerja.
4.    Petunjuk Teknis yang sedang disusun bersama ini dimaksudkan sebagai pegangan bagi petugas pengawas, dan semua pihak yang terkait dalam rangka pengawasan barang beredar di tingkat pusat dan pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/kota. Tujuannya melindungi konsumen dan masyarakat pada umumnya dan menciptakan iklim usaha yang kondusif  (persis sama dengan salah satu pilar program APKOMINDO periode ini)
5.    Dalam rancangan Juknis ini definisi Monitor Komputer : adalah piranti untuk memaparkan gambar atau simbol yang dijalankan oleh komputer. Pihak Departemen Perdagangan masih membuka kesempatan bagi APKOMINDO untuk memperbaiki atau melengkapi definisi ini.
6.    APKOMINDO diminta untuk membantu penyusunan materi pelatihan bagi Petugas Pengawas Barang dan /atau Jasa (PPBJ) dan PPNS-PK (Penyidik Pegawai negeri Sipil – Perlindungan Konsumen) tentang aspek yang diketahui oleh APKOMINDO berkaitan dalam pengawasan dan penyidikan yang akan dijalankan.
7.    Ada hal yang penting yang harus diketahui oleh para pelaku usaha yakni ; jika diperlukan maka PPNS-PK, berhak untuk meminta dan membuka pembukuan perusahaan yang diselidik.
8.    Poin No.7 di atas terutama berkaitan dengan Permendag No.56 (Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu)
9.    Objek Pengawasan adalah Label dan Kelengkapan Manual dan Kartu Garansi dalam bahasa Indonesia dan informasi yang sekurang-kurangnya harus terdapat di sana

Respons yang diharapkan dari pihak Asosiasi adalah :
1.    Mendampingi proses penyusunan Petunjuk Teknis ini
2.    Memberikan tambahan materi pelatihan yang diperlukan bagi PPBJ dan PPNS-PK
3.    Memberikan masukan-masukan lain yang diperlukan
4.    Menyebarluaskan informasi dan mempersiapkan anggotanya agar mantaati peraturan menteri ini. (ams)